HASIL RAPAT KOORDINASI ANTARA KPU KABUPATEN/KOTA DENGAN BAWASLU KABUPATEN/KOTA DI KPU PROVINSI JAWA TENGAH

cabak-tlogowungu.desa.id – HASIL RAPAT KOORDINASI ANTARA KPU KABUPATEN/KOTA DENGAN BAWASLU KABUPATEN/KOTA DI KPU PROVINSI JAWA TENGAH
Hari Sabtu, 13 April 2019

1. Apabila ditemukan Surat Suara DPR, DPD, DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten ada 1 (satu) coblosan di dalam kolom dan 1 (satu) coblosan berada di luar kolom di manapun berada, maka Surat Suara dinyatakan Tidak Sah.
Berbeda ketika ditemukan hal yang sama pada Surat Suara Presiden dan Wakil Presiden, dengan coblosan tembus yang simetris maka Surat Suara dinyatakan Sah.
2. Saksi peserta pemilu tidak diperbolehkan menjadi pendamping pemilih, meskipun pemilih yang bersangkutan menunjuk saksi sebagai pendamping dalam memilihnya.
3. Saksi yang terlambat datang tetap diijinkan memasuki TPS dengan menyerahkan Surat Mandat.
4. Pemilih dilarang membawa kertas contekan sebagai bantuan dalam memberikan suaranya, dan KPPS 4 dan 5 memastikan pemilih tidak membawa bahan tersebut.
5. Pemilih lanjut usia dengan keterbatasan fisik (penglihatan kabur/tidak jelas, buyuten/tremor, stroke ringan) dapat memberikan hak suaranya di TPS dengan difasilitasi pendampingan, dan pendamping menandatangani Formulir Model C.3-KPU dan KPPS menuangkan dalam Formulir Model C.2-KPU.
6. Dalam hal mengecek pemilih yang hanya membawa KTP-El dan untuk memastikan pemilih tidak terdaftar di TPS manapun, KPPS 4 dan 5 melakukan pengecekan daftar pemilih melalui aplikasi KPU RI PEMILU 2019 di hp android.
7. Pemilih DPTb yang tidak jadi menggunakan hak pilihnya di TPS tujuan, bisa diakomodir menggunakan hak pilih di TPS asal dengan cara melapor kepada PPS agar diMSkan kembali secara manual di Salinan DPT, kemudian Formulir Model A.5-KPU oleh PPS diganti dengan Formulir Model C6-KPU kepada pemilih.
8. Pemilih pindah domisili dengan KTP-El beralamat di tempat baru yang pemilih tersebut sudah terdaftar di TPS alamat asal, namun tidak memiliki Formulir Model A.5-KPU maka hak pilihnya berada di TPS alamat asal pemilih tersebut (tidak menjadi pemilih DPK di TPS alamat baru).
9. Ketua KPPS dalam melayani pemilih DPTb harus benar-benar cermat dan teliti dalam hal memberikan surat suara dan memastikan bahwa surat suara yang diberikan sudah sesuai dengan asal pindahan pemilih tersebut.
10. PPS dan KPPS pada hari H-1 dapat membersihkan lokasi sekitar TPS dengan radius 200 meter, agar bersih dari Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye.
11. Ketua dan anggota KPPS pada hari Pemungutan dan Penghitungan Suara tidak diperkenankan memakai pakaian warna putih, dikarenakan warna putih sudah diklaim salah satu pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, disarankan agar memakai pakaian batik.
12. Pada saat setelah selesai proses Penghitungan Suara, Formulir Model C1 Plano dimasukkan ke dalam kotak suara sesuai jenis pemilunya.
13. Formulir Model C dan C1 dalam proses penyalinan tidak diperkenankan menggunakan ketik input di laptop dan diprint (format C1 excel), tetapi diperbolehkan menggunakan scan dan diprint atau difotokopi (jika fotokopi di luar TPS wajib didampingi Pengawas TPS dan/atau Saksi) sehingga hasil akhir Salinan C dan C1 berupa tulisan tangan sesuai yang dikirimkan ke KPU untuk proses scan SITUNG.
14. Pada saat Rekapitulasi Pengitungan Perolehan Suara di PPK, Formulir Model C.2-KPU wajib dibacakan untuk mengetahui kejadian atau keberatan saksi di TPS. (HC-19)

Facebook Comments