Kajari Minta Transparansi Dana Desa

cabak-tlogowungu.desa.id – KOTA – Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Dedy Koesnomo meminta kepada pihak desa untuk mengelola Dana Desa (DD) secara transparan. Mengingat, transparansi atau keterbukaan informasi publik sangat penting dalam pengolahan DD tersebut. Hal tersebut di ungkapkan di hadapan puluhan perangkat Desa di pendapa kabupaten (22/4) kemarin.

Ia juga meminta agar Badan Penyelidik Keuangan (BPK ) selalu sigap ketika ada permasalahan di Pati. ” Hasil BPK menjadi bahan untuk di jadikan barang bukti kami di persidangan. Ada kalanya Kades itu tidak tahu peraturan. Ada yang perlu dipahami, yaitu jangan sekali-kali untuk korupsi. Karena itu busuk, dan mengarah kedalam kecurangan, ” Tegasnya.

 

Lebih dari itu, Dedy meminta agar para Kepala Desa beserta perangkat untuk patuh terhadap peraturan yang ada. ” Misal pembangunan desa, harus di laksanakan sesuai acuan. Jangan di kurang-kurangi, ” jelasnya.

Terkait loyalitas, Dirinya memminta agar para Kades tidak berlebihan. Begitu juga dengan etika, pemerintah desa harus mengutamakan etika dalam menjalankan tugas.

” Loyalitas harus ada tapi sewajarnya. Uang itu iblis. Gambarnya memang pahlawan tetapi ada iblisnya itu. Jalin sinergitas dengan BPD dan harus ada transparansi dan koordinasi dengan semua elemen, ” tambahnya.

 

Dedy juga menjelaskan jika Kajari punya program jaga desa yang terus dijalankan. Termasuk Dalam musyawarah desa, ia berharap agar pendamping Desa selalu Sigap dalam melakukan pengawasan serta terus melakukan masukan.

” Saya titipkan dalam rangka pengelolaan dana desa harus dipertanggungjawabkan sesuai dengan penggunaannya. BPK pemeriksaannya riil. Jadi kepala desa harus hati-hati dalam menjalankan tugas, ” jelasnya lebih lanjut.

Sementara mengenai penggunaan dana desa di tahun 2018 dan 2019 ia menyebut ada perbedaan. ” Tipologi desa ada lima. Mandiri, berkembang, maju, tertinggal dan sangat tertinggal. Pemdes harus tahu dalam kategori mana desa masing-masing, dan mana yang perlu di benahi. Didalam hukum ada keadilan dan kepastian. Ketika melaksanakan proyek pembangunan dengan baik dan bermanfaat, maka tidak akan ada pemeriksaan, ” ujarnya.

 

Kajari yang bekerjasama dengan pihak kepolisian, menghimbau agar di tahun 2019 ini tidak ada lagi persoalan hukum dari desa, baik kades maupun perangkat lainnya.

” Haya harap DD di kelola dengan baik. Kalau nanti ada surat cinta dari kejaksaan, selama bisa menjelaskan maka saya nyatakan selamat. Utamanya DD untuk pengelolaannya adalah kades. Yang terpenting sinergitas. Saya pesan jalin kerekatan personal dengan BPD, sekdes dan tokoh desa guna untuk pemberdayaan masyarakat desa, ” pungkasnya. HC-19

Facebook Comments

Jadi yang Pertama Berkomentar

Tinggalkan Balasan